Terima Ganti Rugi Proyek Tol Rp6 Miliar, Kakek Di Klaten Ini Pilih Beli Rumah Untuk Anak

Ini sama dengan yang dimaksud dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP dan pengaturannya dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP. Inilah rasionya sehingga penulis mengataka ketentuan tersebut tidak perlu dan berlebihan. Penahanan yang sah pada umumnya tidak lebih lama daripada maksimum ancaman pidana delik-delik yang pembuatnya dapat ditahan menurut Pasal 21 ayat KUHAP, kecuali Pasal 282 ayat , Pasal 296, dan Pasal 506 KUHP yang ancaman pidananya ringan. ”pidana yang di tentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat unstuk preampasan kemerdekaan yang melawan hukum” (ayat ). Jadi, menurut KUHAP pengurangan lamanya pidana dikurangi dengan lamanya penahanan bersifat imperatif, berbeda dengan sistem hukum acara pidana yang lama bersifat fakultatif.

Di muka telah diuraikan tentang penyertaan ganti kerugian itu yang sebagian tersebut dalam Pasal 95 ayat dan . Sedangkan ayat dan pasal itu mengatur tentang pelaksanaan ganti kerugian yang dimaksud. Lebih lanjut dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad, bahwa pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan pasal 1248 KUHPerdata merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi.

Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan melalui cara mengangsur, maka terlebih dahulu harus dibuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak . Tan Sri Muhyiddin Yassin menuntut anggota Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr Mohd Puad Zarkashi memohon maaf secara terbuka dan membayar ganti rugi sebanyak RM10 juta kerana didakwa memfitnah Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook minggu lalu. Pada 28 April 2020, sebagaimana dilaporkan Detik, Mahkamah Agung menghukum Menteri PUPR untuk membayar ganti rugi sebesar Rp8,1 miliar. Ganti rugi itu harus diserahkan kepada ahli waris Mustakin, warga Desa Besuki, Sidoarjo, yang sawahnya tenggelam gara-gara semburan lumpur.

Kalau melihat peraturan yang ada di Indonesia, memang pasal terpenting dalam konteks ini adalah Pasal 1370 KUHPerdata. Perlu diatur pula dalam peraturan pelaksanaan mengenai siapa yang diharuskan membayar ganti kerugian tersebut, apakah negara ataukah penyidik, penuntut umum atau hakim. Menurut pendapat penulis, sebaiknya negaralah yang membayar ganti kerugian tersebut, kecuali kalau penyidik sengaja atau mengetahui tindakannya tersebut melawan hukum yang menurut Pasal 9 ayat UUPKK diancam pula dengan pidana. Ganti rugi pidana dalam hukum Islam adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pihak debitur akibat tidak melaksanakan perikatannya mungkin karena kesalahannya sendiri atau karena ada sebab diluar kehendak debitur.

Jika Jepang mau membayar ganti rugi atas penjajahan selama 3,5 tahun, bagaimana dengan Belanda yang menjajah jauh lebih lama? Ironis, justru Indonesia yang harus membayar ganti rugi, dan dananya untuk membantu pembangunan Negeri Belanda. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi dan pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Read More